The Indonesia Times -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan setelah ditemukan makanan busuk di Lampung dan insiden keracunan massal di Mojokerto, Jawa Timur. Komisi IX DPR RI menilai kasus berulang ini mengindikasikan lemahnya tata kelola dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, menegaskan bahwa aspek kebersihan dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan, terlebih sasaran utama MBG adalah anak-anak.
Baca juga: Viral MBG di Sekolah Tanpa Siswa, DPR: Ini Skandal Pendidikan
“Kami sangat prihatin. Anak-anak seharusnya mendapatkan asupan bergizi, bukan malah terpapar risiko keracunan atau menerima makanan tidak layak konsumsi. Ini alarm keras bahwa tata kelola MBG harus dibenahi secara menyeluruh,” ujar Neng Eem di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Neng Eem menilai faktor musim hujan tidak bisa dijadikan pembenaran. Justru dalam kondisi cuaca ekstrem, SPPG dituntut lebih adaptif dan ketat dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya, potensi kegagalan keamanan pangan bisa terjadi di seluruh rantai pasok, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah.
Baca juga: BGN: Tak Semua Pegawai SPPG di Program MBG Jadi ASN
“SPPG tidak bisa bekerja dengan pola normal ketika risiko pembusukan meningkat. SOP harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, karena satu kelalaian kecil bisa berujung pada keracunan massal,” tegasnya.
Sebagai langkah korektif, Neng Eem mendesak pemerintah segera menerapkan empat agenda pembenahan. Pertama, pemeriksaan ketat terhadap kualitas dan kesegaran bahan pangan sebelum diolah. Kedua, penegakan standar penyimpanan, termasuk pengaturan suhu dan waktu distribusi. Ketiga, jaminan fasilitas dapur yang higienis, mulai dari peralatan masak hingga ketersediaan air bersih.
Baca juga: Bahaya Ultra Processed Food Mengintai Program Makan Bergizi Gratis
Keempat, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas SPPG sebagai garda terdepan pelaksana MBG.
“Petugas SPPG harus terus di-upgrade. Mereka adalah penentu utama apakah MBG menjadi solusi gizi atau justru sumber masalah kesehatan,” katanya.
Neng Eem mengingatkan, jika persoalan makanan busuk dan keracunan terus berulang, dampaknya tidak hanya pada kesehatan anak-anak, tetapi juga pada legitimasi program di mata publik. “Ketika kepercayaan masyarakat runtuh, tujuan besar MBG untuk memperbaiki kualitas gizi anak bangsa akan terganggu. Komisi IX akan terus mengawal dan menekan pemerintah agar program ini berjalan aman, higienis, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Editor : Rico