Operasi ini menitikberatkan pada langkah preventif dengan menyasar lokasi yang dinilai rawan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan identitas serta tes urine terhadap para pengunjung guna mendeteksi potensi penggunaan narkotika.

Hasilnya, dua orang pengunjung terindikasi positif menggunakan narkoba. Keduanya langsung diamankan dan diserahkan kepada pihak berwenang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, mengatakan razia ini merupakan bagian dari sinergi berkelanjutan dengan BNNP Sumut dalam memperkuat pemberantasan narkoba di wilayah tersebut.

“Operasi ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik rawan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keterlibatan Brimob tidak hanya dalam pengamanan, tetapi juga mendukung penuh setiap operasi penegakan hukum demi melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Senada, pihak BNNP Sumut menekankan bahwa pendekatan kolaboratif antarinstansi menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran narkotika. Razia rutin di tempat hiburan malam dinilai efektif sebagai langkah pencegahan sekaligus penindakan awal.

Melalui operasi terpadu ini, aparat berharap dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif, terutama bagi generasi muda di Sumatera Utara.

(Binsar Simatupang)

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan memperkuat produksi tembakau berorientasi ekspor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Perluasan areal tanam ditandai dengan kegiatan tanam perdana di Kecamatan Kebonarum yang dihadiri jajaran manajemen perusahaan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta kelompok tani setempat.

Region Head PTPN I Regional 5, Subagiyo, mengatakan peningkatan luas tanam diharapkan mampu memperkuat posisi Klaten sebagai salah satu daerah penghasil tembakau berkualitas untuk pasar internasional.

“Dengan perluasan areal tanam menjadi 50 hektare, kami berharap manfaat ekonomi yang tercipta semakin besar, baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan aktivitas usaha masyarakat,” ujar Subagiyo.

Pada musim tanam tahun ini, perusahaan mengembangkan tembakau Besuki Na-Oogst yang ditanam di bawah naungan (TBN). Komoditas tersebut dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi bahan baku cerutu premium yang dipasarkan ke Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa.

PTPN I Regional 5 menargetkan produktivitas mencapai 1.700 kilogram per hektare. Siklus budidaya berlangsung sekitar tujuh bulan dengan satu kali masa panen setiap tahun.

Di tengah prospek pasar yang masih terbuka, sektor budidaya tembakau tetap menghadapi sejumlah tantangan. Perubahan pola cuaca dan ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor yang memengaruhi proses produksi di lapangan.

Untuk menjaga kualitas hasil panen, perusahaan menerapkan berbagai langkah teknis, mulai dari pengaturan naungan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan berimbang, hingga pengelolaan sumber daya air.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pertanian, PTPN I Regional 5 juga menyalurkan bantuan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp99,9 juta.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk 38 titik sumur bor dan tujuh unit mesin pompa air yang disebar di tujuh desa, yakni Towangsan, Sukorejo, Jetis, Pluneng, Nglinggi, Manjung, dan Karanglo.

Menurut Kepala Bagian Sekretariat dan Umum PTPN I Regional 5, Reggy Irawan Setiyobudi, penyediaan sarana air menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi petani, terutama saat memasuki musim kemarau.

“Kami berharap fasilitas tersebut dapat meningkatkan ketersediaan air untuk lahan pertanian sehingga petani memiliki peluang meningkatkan intensitas tanam hingga dua kali dalam setahun,” katanya.

Manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh petani. Dalino, petani asal Desa Sukorejo, menyebut bantuan sumur bor dan pompa air mampu mengurangi kendala yang selama ini dihadapi petani dalam memenuhi kebutuhan irigasi.

“Petani sangat terbantu karena akses air menjadi lebih mudah. Ketersediaan air yang cukup akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan,” ujarnya.

Program TJSL tersebut dijalankan dengan pendekatan Creating Shared Value (CSV), yakni model pembangunan yang menggabungkan kepentingan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi perusahaan menunjukkan program tersebut menghasilkan nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 16,19, jauh melampaui target perusahaan yang berada pada angka 3. 

Capaian tersebut menunjukkan manfaat sosial dan ekonomi yang diterima masyarakat lebih besar dibandingkan nilai investasi yang dikeluarkan.

Bagi PTPN I Regional 5, keberhasilan pengembangan komoditas perkebunan tidak hanya diukur dari capaian produksi dan ekspor, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Karena itu, perluasan areal tembakau di Klaten diharapkan tidak hanya memperkuat rantai pasok industri cerutu premium, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

Kolaborasi ini menandai pergeseran pendekatan penanganan kanker, dari yang sebelumnya berfokus pada pengobatan, menjadi berbasis data molekuler pasien sejak tahap awal diagnosis. Dengan teknologi NGS, dokter dapat memahami profil genetik kanker secara lebih komprehensif untuk menentukan terapi yang paling sesuai.

Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia, Esra Erkomay, mengatakan bahwa inovasi dalam terapi kanker perlu didukung sistem diagnostik yang kuat agar hasilnya optimal.

“Melalui pemanfaatan teknologi NGS, kami ingin membantu tenaga medis mengambil keputusan klinis yang lebih tepat, personal, dan berbasis bukti. Ini penting untuk meningkatkan kualitas penanganan kanker di Indonesia,” ujar Esra, Jumat (5/6/2026).

Fokus kolaborasi ini mencakup kanker payudara, kanker paru, serta Leukemia Limfositik Kronis (CLL), yang menjadi tiga jenis kanker dengan beban kasus tinggi. Teknologi NGS memungkinkan analisis puluhan gen dalam satu kali pemeriksaan, sehingga mempercepat identifikasi mutasi yang berpengaruh terhadap perkembangan penyakit.

Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais, dr. Eniarti, menilai penguatan diagnostik presisi menjadi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas kanker yang semakin tinggi.

“Dengan informasi biomarker yang lebih lengkap, dokter dapat menentukan strategi terapi yang lebih tepat sesuai kondisi masing-masing pasien,” katanya.

Dari sisi medis, pendekatan ini dinilai mampu mengubah cara penanganan kanker, khususnya pada stadium lanjut. Spesialis Onkologi Paru, Dr. dr. Arif Riswahyudi Hanafi, menekankan pentingnya biomarker dalam menentukan arah terapi.

“Pada kanker paru, terutama stadium lanjut, ketersediaan informasi biomarker sangat menentukan pilihan terapi yang paling efektif bagi pasien,” ujarnya.

Sementara itu, Medical Director AstraZeneca Indonesia, dr. Feddy, menegaskan bahwa kemajuan terapi harus berjalan seiring dengan kemampuan diagnostik.

“NGS memungkinkan kita menerjemahkan kemajuan sains menjadi dasar keputusan klinis yang lebih akurat, sehingga pasien bisa mendapatkan terapi yang benar-benar sesuai dengan profil penyakitnya,” jelasnya.

Selain itu, kualitas proses laboratorium juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi teknologi ini. Spesialis Patologi Anatomi, dr. Grace Shalmont, menekankan pentingnya kualitas sampel untuk menghasilkan data yang valid.

“Ketepatan hasil sangat bergantung pada kualitas dan kecukupan sampel, serta standar proses yang diterapkan di laboratorium,” katanya.

Melalui kolaborasi ini, akses terhadap diagnostik kanker berbasis teknologi diharapkan semakin luas. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan efektivitas terapi, kualitas hidup pasien, serta memperkuat ekosistem precision oncology di Indonesia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, praktik itu bermula saat Silmy masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023–2024. Ia diduga memerintahkan bawahannya untuk “meminta jatah” dari setiap pengurusan izin tinggal WNA, mulai dari perpanjangan, alih status, hingga perubahan data domisili.

Instruksi tersebut kemudian diteruskan oleh Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra kepada pejabat teknis di bawahnya. Para kepala subdirektorat disebut menarik biaya tambahan dari pemohon atau sponsor WNA di berbagai kantor imigrasi. Penarikan dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan sejumlah staf internal.

“Setiap proses permohonan izin tinggal dikenakan biaya ekstra di luar ketentuan resmi. Dana itu dikumpulkan dan didistribusikan secara berkala,” ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

KPK mencatat total uang yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar. Dana itu disalurkan baik secara tunai maupun melalui perantara, lalu dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam temuan penyidik, pembagian dilakukan setiap pekan, dengan Silmy Karim diduga menerima sekitar Rp100 juta setiap Jumat. Pola distribusi ini disebut sebagai mekanisme “setoran rutin” yang berjalan selama beberapa tahun.

Selain Silmy, KPK telah menetapkan tujuh tersangka lain yang berasal dari berbagai level jabatan, mulai dari pejabat eselon hingga staf teknis. Mereka dijerat dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.

Dalam proses penyidikan, KPK juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dalam mata uang asing, logam mulia, serta kendaraan. Langkah ini memperkuat dugaan bahwa praktik pungli tersebut telah berlangsung lama dan melibatkan jaringan internal.

Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya celah pengawasan dalam layanan keimigrasian, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan investasi dan mobilitas tenaga asing. KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas penjelasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menanggung sebagian biaya kunjungan luar negeri yang melebihi anggaran negara.

Klarifikasi itu sebelumnya disampaikan untuk menjawab kritik eks diplomat Dino Patti Djalal terkait frekuensi perjalanan luar negeri presiden.

Menurut Yanuar, prinsip dasar tata kelola pemerintahan mengharuskan seluruh aktivitas dinas pejabat dibiayai oleh negara karena berkaitan langsung dengan tugas jabatan. Ia menegaskan, penggunaan dana pribadi hanya relevan untuk kebutuhan di luar urusan resmi.

“Jika menyangkut kinerja sebagai penyelenggara negara, penggunaan dana pribadi tidak bisa dibenarkan karena berpotensi mencampur ruang privat dan publik,” ujar Yanuar, Kamis (4/6/2026).

Ia menambahkan, dalam praktiknya pemisahan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, jika ada kepentingan pribadi atau keluarga dalam perjalanan dinas, maka seluruh biaya tambahan harus ditanggung secara pribadi, tanpa dikaitkan dengan kegiatan resmi.

Meski tidak ada aturan eksplisit yang melarang penggunaan dana pribadi dalam konteks tersebut, Yanuar mengingatkan bahwa praktik ini tidak seharusnya dijadikan preseden.

Menurutnya, standar etika publik harus tetap mengedepankan kejelasan batas antara tanggung jawab negara dan kepentingan individu demi mencegah potensi konflik kepentingan.

Dalam sidang di Kongres, Rubio menekankan bahwa setiap pencabutan sanksi hanya akan diberikan jika Iran menghentikan program nuklirnya. Ia juga membantah adanya tawaran Washington untuk menukar pelonggaran sanksi dengan akses kembali jalur pelayaran strategis tersebut. 

"Sanksi yang dijatuhkan selama ini berkaitan langsung dengan aktivitas nuklir Iran, termasuk pengayaan uranium tingkat tinggi. Karena itu, penghentian program nuklir menjadi syarat utama sebelum ada perubahan kebijakan", ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Di sisi lain, dinamika politik di Washington semakin memanas. Sejumlah anggota Kongres menilai pemerintah belum transparan terkait arah strategi perang Iran yang telah memasuki bulan keempat. Bahkan, DPR AS baru-baru ini meloloskan resolusi pembatasan kewenangan perang sebagai bentuk tekanan terhadap Presiden Donald Trump. 

Kondisi di lapangan juga belum stabil. Ketegangan militer masih terjadi di kawasan Teluk, termasuk serangan yang melibatkan aset AS dan sekutunya, yang memperumit upaya negosiasi damai.

Dalam perspektif kebijakan, sikap keras Washington menunjukkan bahwa isu nuklir tetap menjadi prioritas utama dibanding kepentingan ekonomi jangka pendek seperti pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, tekanan dari pemilih terkait kenaikan harga energi dan desakan politik di Kongres membuat posisi pemerintah semakin terjepit.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan kesepakatan dengan Iran dapat tercapai, sementara konflik dan negosiasi berjalan bersamaan tanpa tanda mereda.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menjadi yang pertama keluar dari Gedung Bundar sekitar pukul 17.12 WIB dengan mengenakan rompi tahanan. Ia dikawal ketat penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebelum dimasukkan ke mobil tahanan.

Tak lama berselang, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung menyusul dengan status serupa. Sementara itu, mantan Wakil Kepala lainnya, Sony Sanjaya, sempat tertahan di tengah kerumunan awak media sebelum akhirnya diamankan petugas.

Penahanan ini menjadi puncak dari rangkaian tindakan cepat Kejagung sejak pagi hari. Ketiganya sebelumnya dijemput penyidik sekitar pukul 04.00 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan maraton di Gedung Bundar.

Untuk memastikan kelayakan proses hukum, Kejagung bahkan menyiapkan tim dokter guna memeriksa kondisi kesehatan para terperiksa sebelum pemeriksaan lanjutan dilakukan. 

Di waktu yang sama, penyidik juga menggeledah kantor BGN di Jakarta Pusat dan menyita sejumlah dokumen penting. Penggeledahan ini dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Harian Kapuspenkum Kejagung, Mochamad Jeffry. 

Langkah hukum ini terjadi hanya berselang sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakilnya dari jabatan. 

Kasus ini disebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam program strategis nasional, termasuk indikasi praktik bermasalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga kini, Kejagung belum mengumumkan secara resmi status hukum akhir ketiganya maupun konstruksi perkara secara rinci. Namun, penggunaan rompi tahanan dan pengawalan ketat mengindikasikan bahwa perkara telah naik ke tahap penindakan serius.

Perkembangan ini mempertegas sinyal bahwa aparat penegak hukum tengah membidik dugaan pelanggaran besar di tubuh BGN, sekaligus menjadi ujian awal komitmen pemerintah dalam membersihkan program prioritas nasional dari praktik menyimpang.

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sebagai bagian dari proses penyelidikan yang masih berlangsung. Namun, hingga saat ini Kejagung belum mengungkap perkara yang menjadi dasar tindakan tersebut.

“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN,” kata Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M. Jeffry.

Jeffry belum merinci barang bukti yang dicari maupun dugaan kasus yang tengah diusut. Ia hanya memastikan bahwa penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam konferensi pers resmi pada sore hari.

Langkah penggeledahan ini menjadi perhatian karena terjadi tidak lama setelah pemerintah melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya upaya penataan internal sekaligus penegakan akuntabilitas di tubuh lembaga.

Dari sudut pandang tata kelola, penggeledahan ini dinilai sebagai sinyal penguatan pengawasan terhadap lembaga strategis negara, khususnya yang berkaitan dengan program pelayanan publik.

Hingga kini, aktivitas di kantor BGN tetap berjalan, sementara publik menunggu kejelasan hasil penggeledahan serta arah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Kejagung menegaskan akan menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka sebagai bagian dari komitmen transparansi penegakan hukum.

Salah satu temuan terjadi di Urban Forest Cipete Padel House, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan warga melalui aplikasi JAKI dengan nomor pengaduan JK2605110546, aktivitas di lokasi tersebut masih berlangsung meski telah diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran (SPP).

Dalam laporan tersebut, warga menyebut proyek tetap berjalan tanpa papan izin PBG. “Proyek ini sudah dapat surat SPP tapi sampai sekarang masih berlanjut kegiatannya dan belum terlihat ada papan izin PBG. Tolong ditindak tegas sesuai ketentuan,” tulis pelapor, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan data penanganan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) telah menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran dengan nomor: SPP:3597/e/SPP/JS/CLD/V/2026/AT.13.01 tertanggal 5 Mei 2026.

Saat dikonfirmasi, Renaldi selaku staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kecamatan Cilandak membenarkan hal tersebut.

“Benar, itu sudah keluar Surat Perintah Pembongkaran. Namun saat ini pengelola masih dalam proses pengurusan izin,” ujar Renaldi saat ditemui di Kantor Kecamatan Cilandak.

Renaldi menjelaskan bahwa lokasi tersebut sebenarnya telah memiliki izin kawasan, namun belum melengkapi izin spesifik untuk fasilitas lapangan padel.

“Lapangan itu sudah ada izin kawasannya, hanya perizinan lapangan padelnya yang belum lengkap,” jelasnya.

Terkait belum dilaksanakannya pembongkaran maupun penyegelan, ia menyebut saat ini masih dalam tahap penghentian aktivitas sementara hingga pengelola menyelesaikan kewajiban administrasi, termasuk pembayaran retribusi.

“Kalau nanti tetap digunakan tanpa menyelesaikan proses perizinan, kami akan lakukan penyegelan sesuai aturan,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh bangunan yang tidak memiliki PBG harus ditindak tegas.

“Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Namun, data Dinas Citata DKI Jakarta per awal Maret 2026 menunjukkan masih banyak lapangan padel yang belum berizin. Dari total 397 lokasi, baru 212 yang telah memiliki PBG, sementara 185 lainnya belum mengantongi izin resmi.

Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 206 lokasi, dengan 107 di antaranya belum memiliki izin.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait konsistensi penegakan aturan di lapangan, di tengah maraknya pembangunan fasilitas olahraga baru di ibu kota.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, menyatakan pengungkapan ini menjadi kunci dalam menekan peredaran hasil curian yang selama ini dipasarkan secara sistematis, termasuk melalui marketplace digital dan pengiriman antarkota.

“Penindakan tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga jaringan penadah yang menjadi penggerak utama peredaran kendaraan curian,” ujarnya, Selasa (2/6/206).

Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita total 136 unit kendaraan yang terdiri dari 135 sepeda motor dan satu mobil. Selain itu, dua tersangka residivis yang diduga mengelola sebagian besar gudang juga telah diamankan.
Dalam periode April hingga Mei 2026, Polrestabes Medan mencatat telah menangani 123 kasus kejahatan jalanan dengan 145 tersangka. Sebanyak 37 di antaranya mendapat tindakan tegas terukur karena melawan saat penangkapan.

Pendekatan baru ini diperkuat melalui tim khusus JCS (Jaga, Cegah, Sigap) yang berperan sebagai unit reaksi cepat di lapangan. Tim ini dinilai efektif dalam merespons laporan masyarakat dan mempercepat pengungkapan kasus. Polisi juga menyoroti keterkaitan antara kejahatan jalanan dengan penyalahgunaan narkotika. Dana hasil kejahatan kerap digunakan untuk konsumsi narkoba, sehingga penanganannya dilakukan secara terintegrasi lintas satuan.

Sebagai bentuk pelayanan publik, Polrestabes Medan membuka layanan pengembalian barang bukti secara gratis. Masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan diimbau untuk datang dan mencocokkan data kepemilikan.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga memutus ekosistem kejahatan yang selama ini berkembang melalui jalur distribusi ilegal dan platform digital.

(Binsar Simatupang)